Foto Doc
Reportactual.com – Pernyataan Joko Widodo bahwa presiden “boleh kampanye dan memihak” berpotensi menyebabkan penyelenggaran pemilu menjadi “tidak netral” serta “diwarnai kecurangan dan keberpihakan yang tidak adil”, kata Perhimpunan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
Manajer Program Perludem, Fadli Ramadhanil mengatakan pernyataan Jokowi “patut diduga bertujuan untuk menguntungkan paslon tertentu” dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Sikap itu, kata dia, berpotensi dijadikan pembenaran bagi Jokowi sendiri dan menteri-menteri lainnya untuk aktif berkampanye dan menunjukkan keberpihakan mereka.
Padahal persoalan netralitas kabinet Jokowi, konflik kepentingan, hingga dugaan penyalahgunaan fasilitas negara tengah disorot belakangan ini.
“Sebelum Jokowi menyatakan itu saja, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sudah ikut membagikan bantuan sosial, apa urusannya dia bagikan bansos? Lalu dia menyatakan ‘bansos dari Jokowi’ dan ‘kalau mau bansos lanjut pilih Prabowo’. Itu kan kesalahan,” kata Fadli kepada BBC News Indonesia, Rabu (24/01).
“Kalau sudah ada pernyataan seperti ini, jangan-jangan nanti semua menteri secara terbuka melakukan aktivitas kampanye, memanfaatkan program, memanfaatkan fasilitas, memanfaatkan sumber dana untuk kepentingan pasangan calon presiden tertentu,” sambungnya.
Oleh sebab itu, Perludem mendesak agar Jokowi mencabut pernyataan tersebut.
Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Devi Darmawan juga menilai sikap Jokowi “menyalahi etika politik” dan berlandaskan pada penafsiran yang “salah” serta “dangkal” atas mandat Undang-Undang Pemilu.
“Ketika Jokowi masuk ke dalam politik elektoral, bagaimana kita bisa menyatakan pemilu kita bebas nilai dan bebas dari campur tangan kekuasaan tertentu? Ketika presiden menunjukkan keberpihakannya, ini menunjukkan pemilu kita tidak lagi neral” tutur Devi.
Pernyataan Jokowi itu muncul setelah pada Selasa malam lalu, calon wakil presiden nomor urut tiga Mahfud MD mengatakan akan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam).
Salah satu alasannya adalah “ingin menghindari konflik kepentingan”.
“Di dalam perkembangannya saya melihat banyak atau ada lah pejabat-pejabat tidak se-fair saya dalam melaksanakan tugas, masih mencampur aduk antara keperluan politik dan tugas jabatan, sehingga saya merasa sudah konsekuensi untuk menentukan sikap dengan baik-baik,” kata Mahfud.
Dia juga menyebut ada pejabat yang “memanfaatkan jabatannya” guna mendapat fasilitas negara selama kampanye Pemilu 2024.
“Pihak lain nampak menggunakan jabatan, bahkan menteri-menteri yang tak ada kaitannya dengan politik malah ikut tim sukses,” kata Mahfud dalam acara dialog di Semarang.
Namun, menurut Presiden Jokowi, sebagian menterinya yang berkampanye selama Pilpres 2024 “boleh saja”. Dia juga tak memasalahkan apabila mereka “memihak” capres tertentu, bahkan menyebut presiden pun “boleh kampanye dan memihak”.
Leave a Reply